BeritaHukum

YASIBARA Sampaikan Hak Jawab, Namun Pertanyaan soal Rehabilitasi, Pemeriksaan Kesehatan, dan Informasi Rp10 Juta Masih Belum Terjawab

40
×

YASIBARA Sampaikan Hak Jawab, Namun Pertanyaan soal Rehabilitasi, Pemeriksaan Kesehatan, dan Informasi Rp10 Juta Masih Belum Terjawab

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | TANGERANG — Surat hak jawab yang disampaikan Law Firm PRABU & PARTNERS selaku kuasa hukum Yayasan Rehabilitasi Narkoba Nusantara (YASIBARA) menjadi perkembangan baru dalam pemberitaan penanganan tiga orang terkait perkara narkotika di wilayah Perumahan Permata Balaraja, Kabupaten Tangerang, pada 28 Oktober 2026. Namun, setelah dicermati, bantahan dan argumentasi yang disampaikan kuasa hukum tersebut belum sepenuhnya menjawab sejumlah pertanyaan substantif yang sebelumnya diajukan Mantv7.com bersama YLPK PERARI Kabupaten Tangerang kepada Polsek Kronjo.

Surat bertanggal 6 November 2026 itu ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Mantv7.com c.q. Buyung E. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 428/NP/SK-I/X/2026, tim kuasa hukum yang terdiri dari Yopi Rianda, S.H., M.H., Hosidatul Arobiah, S.H., M.H., dan Dhananta Adhie Wibawa, S.H., menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan berjudul “Tanpa Cek Kesehatan di Polsek, Proses Rehabilitasi Berlangsung Singkat, Benarkah Ada Tebusan Rp10 Juta per Orang?”

Dalam surat tersebut, kuasa hukum menilai pemberitaan berpotensi menyesatkan, tidak proporsional, dan merugikan nama baik yayasan. Mereka secara tegas membantah informasi mengenai adanya tebusan Rp10 juta per orang. Menurut mereka, biaya yang mungkin timbul dalam pelayanan rehabilitasi merupakan bagian dari mekanisme operasional dan standar pelayanan, bukan pembayaran untuk membebaskan seseorang dari proses hukum.

Bantahan tersebut tentu menjadi hak YASIBARA yang harus dihormati dan diberi ruang dalam pemberitaan. Namun, persoalan yang perlu diperjelas bukan semata-mata apakah istilah “tebusan” dianggap tepat atau tidak. Pertanyaan jurnalistiknya ialah apakah benar terdapat pembayaran terkait proses rehabilitasi, berapa jumlahnya apabila ada, siapa yang membayar, siapa penerimanya, apa dasar penetapan biayanya, serta apakah tersedia rincian layanan dan bukti transaksi yang dapat menjelaskan aliran dana tersebut.

Informasi awal yang dipersoalkan adalah Rp10 juta per orang untuk tiga orang, sehingga secara penghitungan mencapai Rp30 juta. Angka itu merupakan akumulasi dari informasi yang beredar, bukan pernyataan bahwa uang tersebut telah terbukti dibayarkan atau diterima oleh YASIBARA. Sampai saat ini, persoalan tersebut masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi langsung dari pihak yang mengetahui transaksi, disertai dokumen pendukung apabila memang ada. Dengan demikian, bantahan yayasan perlu dicatat, tetapi pertanyaan mengenai dasar biaya dan transparansi pembayaran belum otomatis terjawab.

Hal lain yang menjadi sorotan ialah persoalan pemeriksaan kesehatan. Dalam pertemuan klarifikasi pada 6 November 2026, perwakilan Polsek Kronjo menyampaikan bahwa tidak terdapat pemeriksaan kesehatan di Polsek dalam proses pengajuan atau pelimpahan ketiga orang tersebut menuju rehabilitasi. Keterangan ini merupakan penjelasan pihak kepolisian mengenai tahapan yang berlangsung di lingkungan Polsek, bukan kesimpulan redaksi bahwa tidak pernah ada pemeriksaan medis di tempat lain.

Menanggapi persoalan tersebut, kuasa hukum YASIBARA berargumentasi bahwa kantor kepolisian bukan klinik atau rumah sakit yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan diagnosis medis. Menurut mereka, skrining, pemeriksaan, serta asesmen klinis seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada fasilitas berwenang. Argumentasi itu menjelaskan pembagian kewenangan antara kepolisian dan fasilitas kesehatan, tetapi belum menjawab pertanyaan utama: apakah ketiga orang tersebut benar-benar menjalani pemeriksaan medis dan asesmen klinis sebelum atau setelah diterima di tempat rehabilitasi, kapan proses itu dilakukan, siapa tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, dan apa dasar rekomendasi pelayanannya?

Dengan kata lain, pertanyaan yang disampaikan bukan menuntut agar polisi berfungsi sebagai rumah sakit atau tenaga medis. Yang perlu dipastikan ialah kesinambungan prosedur sejak penanganan di kepolisian hingga penerimaan di fasilitas rehabilitasi. Jika pemeriksaan medis memang dilakukan di fasilitas rehabilitasi, penjelasan mengenai tahapan, waktu pelaksanaan, dan keberadaan asesmen yang mendasarinya akan membantu menjawab pertanyaan publik. Data medis pribadi tentu tidak harus dibuka kepada publik; konfirmasi dapat diberikan secara proporsional tanpa mengungkap kerahasiaan pasien.

Kuasa hukum juga menyatakan bahwa penerimaan pasien rehabilitasi dilakukan melalui mekanisme formal, antara lain berdasarkan permohonan keluarga dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta dapat melibatkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT). Mereka turut mengingatkan bahwa durasi rehabilitasi tidak dapat dinilai hanya dari hitungan hari karena terdapat tahapan penerimaan, stabilisasi, dan asesmen lanjutan. Namun, penjelasan yang bersifat umum tersebut belum menerangkan bagaimana mekanisme itu diterapkan secara konkret terhadap ketiga orang yang menjadi pokok pemberitaan. Apakah masing-masing telah menjalani TAT? Apa hasil dan rekomendasinya? Apa bentuk layanan yang diberikan selama dua hari? Mengapa pelayanan berakhir dalam waktu tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu masih memerlukan jawaban berbasis dokumen dan keterangan pihak yang berwenang.

Sebelumnya, Polsek Kronjo menyampaikan bahwa ketiga orang tersebut berada di Polsek selama dua hari dan kemudian menjalani rehabilitasi selama dua hari. Pihak kepolisian juga menyebut proses telah melalui TAT dan resume telah dikirimkan kepada yayasan rehabilitasi. Akan tetapi, keterangan tersebut belum menjelaskan secara lengkap status hukum masing-masing orang setelah keluar, apakah penyidikan masih berjalan, apakah terdapat penghentian penyidikan, atau bagaimana tindak lanjut penanganan perkaranya. Berakhirnya masa berada di Polsek maupun tempat rehabilitasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perkara pidana telah selesai.

Persoalan barang bukti juga belum boleh dikesampingkan. Dalam klarifikasi, Polsek Kronjo menyebut barang bukti yang diamankan berupa satu klip plastik, berbeda dengan informasi awal yang berkembang mengenai sekitar satu kilogram. Perbedaan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan berita acara penyitaan, hasil penimbangan, dan hasil pemeriksaan laboratorium apabila telah tersedia. Sementara itu, informasi mengenai perpindahan dana sekitar Rp60 juta dari rekening BCA salah satu orang yang diamankan juga masih membutuhkan penelusuran. Polsek menyampaikan akan menelusuri informasi tersebut, sehingga redaksi tidak dapat menyimpulkan adanya pengambilan atau penguasaan dana oleh pihak tertentu tanpa bukti.

Dalam surat hak jawabnya, kuasa hukum YASIBARA meminta agar hak jawab dan koreksi dimuat secara utuh dalam waktu 2 x 24 jam sejak surat diterima, meminta penyesuaian judul yang dianggap menyudutkan, serta meminta permintaan maaf terbuka kepada yayasan. Mereka juga menyatakan akan mempertimbangkan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan Dewan Pers apabila permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti. Permintaan itu merupakan posisi hukum kuasa hukum yang perlu ditanggapi secara profesional. Namun, pemenuhan hak jawab tidak berarti redaksi harus mengabaikan kewajiban untuk menguji keterangan, mempertahankan akurasi, dan memperjelas persoalan yang belum terjawab.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur hak jawab dan hak koreksi sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian persoalan pemberitaan. Karena itu, Mantv7.com menghormati hak YASIBARA untuk menyampaikan bantahan dan menggunakan hak jawab. Pada saat yang sama, redaksi tetap berkewajiban menjalankan prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi, dan kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Apabila terdapat kekeliruan faktual, koreksi harus dilakukan secara terbuka dan proporsional; apabila terdapat pertanyaan yang belum dijawab, hal itu juga patut disampaikan secara jujur kepada pembaca.

YLPK PERARI Kabupaten Tangerang dalam persoalan ini menempatkan diri sebagai bagian dari kontrol sosial dan pendampingan klarifikasi, bukan sebagai penyidik, penentu kesalahan, ataupun lembaga yang berwenang menetapkan seseorang memenuhi syarat rehabilitasi. Kepentingan yang dikawal ialah kejelasan prosedur, perlindungan hak orang yang berhadapan dengan hukum, transparansi pelayanan, dan akuntabilitas setiap pihak sesuai kewenangannya.

Pada akhirnya, surat hak jawab YASIBARA telah memberikan ruang bagi pihak yayasan untuk menyampaikan bantahan dan penjelasan. Namun, bantahan mengenai istilah tebusan, argumentasi tentang kewenangan pemeriksaan medis, serta uraian umum mengenai tahapan rehabilitasi belum dengan sendirinya menjawab rincian biaya, bukti pembayaran, pelaksanaan asesmen terhadap masing-masing orang, dasar dan durasi pelayanan, serta status hukum perkara setelah mereka keluar. Inilah sejumlah persoalan yang masih membutuhkan penjelasan lebih konkret dari pihak-pihak terkait.

Mantv7.com menghormati dan memberikan ruang terhadap hak jawab kuasa hukum YASIBARA. Pemuatan hak jawab bukan berarti redaksi menyatakan seluruh informasi dalam pemberitaan sebelumnya telah terbukti benar, sebagaimana bantahan pihak yayasan juga bukan satu-satunya dasar untuk menyatakan seluruh persoalan telah selesai.

Redaksi membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan koreksi lanjutan bagi Polsek Kronjo, YASIBARA, keluarga, maupun pihak terkait lainnya. Setiap informasi akan dinilai berdasarkan bukti, keterangan yang dapat diverifikasi, dan ketentuan hukum yang berlaku.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks