BeritaHukum

Hak Jawab YASIBARA Tak Menghapus Pertanyaan Publik, Polsek Kronjo Masih Dituntut Buka Kejelasan Penanganan Perkara

43
×

Hak Jawab YASIBARA Tak Menghapus Pertanyaan Publik, Polsek Kronjo Masih Dituntut Buka Kejelasan Penanganan Perkara

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

 

Mantv7.com | Tangerang — Polemik penanganan tiga orang dalam perkara narkotika di wilayah Perumahan Permata Balaraja, Kabupaten Tangerang, pada 28 Oktober 2026, belum sepenuhnya menemukan titik terang. Di tengah munculnya surat hak jawab dari kuasa hukum Yayasan Rehabilitasi Narkoba Nusantara (YASIBARA), sejumlah pertanyaan mendasar justru masih tertuju kepada Polsek Kronjo sebagai institusi yang melakukan penanganan awal terhadap ketiga orang tersebut.

Perlu ditegaskan sejak awal, permintaan klarifikasi yang dilakukan Mantv7.com bersama YLPK PERARI Kabupaten Tangerang bukanlah permintaan pertanggungjawaban kepada YASIBARA. Fokus awalnya adalah meminta penjelasan kepada Polsek Kronjo demi keterbukaan informasi, keberimbangan pemberitaan, dan pencegahan berkembangnya asumsi publik akibat informasi yang belum memperoleh penjelasan resmi secara menyeluruh.

Dalam pertemuan klarifikasi pada 6 November 2026, pihak Polsek Kronjo membenarkan bahwa tiga orang diamankan pada 28 Oktober 2026. Namun, keterangan yang disampaikan belum menjawab seluruh rangkaian pertanyaan mengenai proses penanganan, dasar tindakan, administrasi penyitaan, mekanisme pengajuan rehabilitasi, hingga status hukum masing-masing orang setelah keluar dari Polsek dan tempat rehabilitasi.

Salah satu perbedaan informasi yang perlu mendapat penjelasan ialah mengenai barang bukti. Informasi awal yang berkembang menyebut jumlah sekitar satu kilogram, sedangkan perwakilan Polsek Kronjo menyampaikan bahwa barang bukti yang diamankan berupa satu klip plastik. Perbedaan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan lisan. Publik perlu memperoleh penjelasan yang terukur mengenai jenis barang bukti, hasil penimbangan, berita acara penyitaan, dan hasil pemeriksaan laboratorium apabila telah tersedia, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan tanpa mengganggu proses hukum.

Persoalan berikutnya menyangkut proses pengajuan atau pelimpahan menuju rehabilitasi. Pihak Polsek Kronjo menyampaikan bahwa proses telah melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan resume perkara telah dikirimkan kepada yayasan rehabilitasi. Akan tetapi, keterangan tersebut belum menjelaskan secara konkret apakah masing-masing dari ketiga orang itu telah menjalani asesmen, kapan asesmen dilakukan, apa rekomendasinya, serta bagaimana rekomendasi tersebut menjadi dasar tindak lanjut penanganan perkara. Menyebut adanya mekanisme TAT tentu penting, tetapi keberadaan dokumen dan penerapannya dalam kasus konkret jauh lebih menentukan untuk menjawab pertanyaan publik.

Hal yang tidak kalah penting ialah keterangan Polsek Kronjo bahwa tidak terdapat pemeriksaan kesehatan di lingkungan Polsek dalam proses pengajuan atau pelimpahan menuju rehabilitasi. Keterangan ini harus ditempatkan secara tepat. Pertanyaannya bukan apakah kantor polisi harus berfungsi sebagai rumah sakit, melainkan apakah sebelum atau setelah proses pelimpahan terdapat pemeriksaan medis dan asesmen klinis oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Jika pemeriksaan dilakukan di fasilitas rehabilitasi atau tempat lain, kapan dilaksanakan dan bagaimana mekanismenya? Hingga kini, rangkaian penjelasan mengenai hal tersebut masih perlu diperjelas.

Pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa ketiga orang tersebut berada di Polsek selama dua hari, kemudian menjalani rehabilitasi selama dua hari. Namun, durasi empat hari tersebut belum menjelaskan status hukum mereka setelah keluar. Apakah penyidikan masih berlangsung? Apakah terdapat keputusan penghentian penyidikan? Bagaimana tindak lanjut perkara dan kedudukan barang bukti? Pertanyaan itu merupakan bagian dari tanggung jawab informasi institusi yang menangani perkara, dengan tetap memperhatikan batas keterbukaan informasi dalam proses penegakan hukum.

Sementara itu, informasi mengenai pembayaran Rp10 juta per orang atau akumulasi Rp30 juta untuk tiga orang juga belum memperoleh kejelasan yang dapat diverifikasi. Polsek Kronjo sebelumnya menyampaikan tidak mengetahui atau tidak membenarkan adanya pembayaran tersebut. Keterangan itu harus dicatat sebagai posisi kepolisian. Namun, apabila informasi tersebut pernah menjadi bagian dari pertanyaan klarifikasi, publik tetap membutuhkan penjelasan mengenai apakah kepolisian mengetahui adanya biaya yang berkaitan dengan proses rehabilitasi, apakah pernah menerima laporan atau informasi mengenai pembayaran, dan sejauh mana informasi itu telah ditelusuri. Redaksi menegaskan bahwa angka Rp30 juta merupakan penghitungan dari informasi Rp10 juta per orang, bukan pernyataan bahwa transaksi atau penerimaan uang telah terbukti.

Persoalan lain ialah informasi perpindahan dana sekitar Rp60 juta dari rekening BCA salah satu orang yang diamankan. Dalam pertemuan klarifikasi, pihak Polsek Kronjo menyampaikan akan melakukan penelusuran. Komitmen tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan mengenai apakah penelusuran telah dilakukan dan apakah terdapat perkembangan yang dapat disampaikan secara sah. Redaksi tidak menyimpulkan adanya pengambilan atau penguasaan dana oleh pihak tertentu. Namun, ketika persoalan itu telah disampaikan dalam forum klarifikasi dan dijanjikan akan ditelusuri, masyarakat patut memperoleh kepastian mengenai tindak lanjutnya.

Di tengah belum tuntasnya sejumlah pertanyaan tersebut, kuasa hukum YASIBARA melalui Law Firm PRABU & PARTNERS menyampaikan surat hak jawab tertanggal 6 November 2026. Dalam surat itu, kuasa hukum membantah adanya praktik tebusan Rp10 juta per orang, menjelaskan bahwa pemeriksaan medis merupakan kewenangan tenaga kesehatan, serta menyampaikan bahwa pelayanan rehabilitasi memiliki tahapan dan mekanisme tersendiri. Mereka juga menawarkan penjelasan lebih lanjut mengenai rincian biaya dan teknis pelayanan yayasan.

Mantv7.com menghormati hak jawab tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa penjelasan YASIBARA mengenai biaya pelayanan, administrasi penerimaan, dan teknis rehabilitasi merupakan ranah yang dapat diterangkan oleh pihak yayasan. Hal itu tidak otomatis menjawab pertanyaan mengenai penangkapan, barang bukti, pemeriksaan, mekanisme pelimpahan, TAT, dan status hukum perkara yang menjadi kewenangan Polsek Kronjo. YASIBARA bukan pihak yang sejak awal dituju dalam permintaan klarifikasi, dan kehadirannya melalui hak jawab tidak boleh mengalihkan pokok pertanyaan dari institusi kepolisian.

Buyung E., aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menegaskan bahwa sejak awal pihaknya bersama Mantv7.com tidak sedang mencari persoalan dengan YASIBARA, melainkan meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada Polsek Kronjo agar informasi yang berkembang tidak berubah menjadi asumsi publik.

“Jangan sampai substansi persoalan justru bergeser. Sejak awal kami meminta klarifikasi kepada Polsek Kronjo, bukan kepada YASIBARA. Kami menghormati hak jawab yayasan dan tidak mempermasalahkan apabila mereka ingin menjelaskan mekanisme pelayanan maupun rincian biaya. Namun, perlu dipahami bahwa penjelasan yayasan tidak dapat menggantikan tanggung jawab Polsek Kronjo untuk menerangkan proses penanganan perkara yang berada dalam kewenangannya,” tegas Buyung.

Mas Buyung Erwansyah, Aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung di YLPK PERARI Kabupaten Tangerang.

Ia melanjutkan, “Kami ingin mendapatkan kejelasan mengenai proses penangkapan, barang bukti, mekanisme pengajuan rehabilitasi, TAT, keterangan tidak adanya pemeriksaan kesehatan di Polsek pada tahap pengajuan atau pelimpahan, serta status hukum ketiga orang tersebut setelah keluar. Itu semua merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh institusi yang menangani prosesnya. Kami tidak meminta dibukanya materi penyidikan yang dikecualikan, tetapi meminta penjelasan resmi atas hal-hal yang secara hukum dapat disampaikan kepada publik.”

Menurut Buyung, klarifikasi tidak seharusnya berhenti pada jawaban umum atau saling membantah. “Kalau memang seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tentu akan lebih baik apabila Polsek Kronjo memberikan penjelasan secara runtut dan didukung dokumen yang dapat disampaikan secara sah. Jangan sampai masyarakat terus bertanya karena informasi yang diterima belum utuh. Kami tidak sedang menghakimi siapa pun, tetapi meminta tanggung jawab atas kejelasan informasi. Hak jawab YASIBARA kami hormati, tetapi pertanyaan kepada Polsek Kronjo tetap harus dijawab oleh Polsek Kronjo,” pungkasnya.

Di sinilah letak persoalan yang perlu menjadi perhatian. Klarifikasi bukan sekadar menyampaikan beberapa jawaban umum, kemudian menganggap seluruh pertanyaan telah selesai. Ketika terdapat perbedaan informasi mengenai barang bukti, belum jelasnya dokumen asesmen, belum terangnya kesinambungan pemeriksaan kesehatan, serta belum adanya penjelasan lengkap mengenai status hukum setelah para pihak keluar, maka kewajiban memberikan penjelasan sesuai kewenangan tetap melekat pada institusi yang menangani proses tersebut. Keterbukaan informasi memang memiliki batas hukum, khususnya terhadap materi penyidikan yang dikecualikan, tetapi batas tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghindari penjelasan atas informasi umum yang secara sah dapat disampaikan kepada publik.

YLPK PERARI Kabupaten Tangerang bersama Mantv7.com menegaskan bahwa langkah klarifikasi ini bukan upaya menghakimi, menyudutkan, ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran oleh anggota kepolisian. Ini merupakan upaya kontrol sosial dan kerja jurnalistik untuk memastikan setiap tahapan penanganan perkara memiliki penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Polsek Kronjo tetap diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi lanjutan, termasuk menyampaikan dokumen atau keterangan resmi yang dapat menjawab pertanyaan yang masih terbuka.

Pertanyaan publik tidak selesai hanya karena hak jawab pihak yayasan telah diterbitkan. Selama pokok persoalan mengenai tindakan dan prosedur kepolisian belum dijelaskan secara menyeluruh, permintaan klarifikasi kepada Polsek Kronjo tetap relevan dan patut ditindaklanjuti. Yang dibutuhkan bukan perdebatan antarpihak, melainkan penjelasan resmi, runtut, dan berbasis dokumen agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pertemuan klarifikasi dengan Polsek Kronjo, surat hak jawab kuasa hukum YASIBARA, serta informasi yang masih memerlukan verifikasi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, koreksi, dan klarifikasi dari Kapolsek Kronjo maupun pihak terkait lainnya.

Tidak ada pihak yang dinyatakan bersalah melalui pemberitaan ini. Setiap dugaan dan informasi yang belum terverifikasi tetap ditempatkan sebagai hal yang memerlukan pembuktian sesuai hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

 

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks