BeritaKabupatenPemerintahan

APBD Bukan Dana Gotong Royong: Proyek TPT Kota Batara Disorot, DBMSDA dan Bupati Tangerang Ditantang Buka Data, Benahi Pengawasan

37
×

APBD Bukan Dana Gotong Royong: Proyek TPT Kota Batara Disorot, DBMSDA dan Bupati Tangerang Ditantang Buka Data, Benahi Pengawasan

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | TANGERANG — Proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di Perumahan Kota Batara Blok B.1, Desa Pasanggrahan, Solear, menyisakan pertanyaan serius. Berdasarkan informasi awal, pekerjaan ini diduga menggunakan APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 melalui DBMSDA Bidang SDA. Namun, pelaksanaannya justru memunculkan sorotan soal mutu, keselamatan, transparansi, dan pengawasan.

Dokumentasi lapangan 10 November 2026 memperlihatkan pekerjaan di sisi saluran yang masih dialiri air. Dasar galian tampak berlumpur, tanah dan batu berserakan, sementara akses pekerja menggunakan susunan bambu. Ini memang pengamatan visual, bukan vonis pelanggaran. Namun, kondisi tersebut cukup menjadi alasan bagi publik untuk meminta pemeriksaan teknis secara terbuka.

Yang mengusik perhatian, pekerjaan yang diduga menggunakan uang APBD itu secara visual justru tampak seperti pekerjaan gotong royong. Kerja manual bukan otomatis keliru. Tetapi proyek pemerintah harus dilaksanakan oleh penyedia yang memenuhi persyaratan, berdasarkan kontrak, spesifikasi, dan metode kerja profesional. APBD bukan dana patungan, proyek negara bukan pekerjaan asal jadi!

Pertanyaan publik sederhana: siapa kontraktornya, berapa nilai kontraknya, berapa volume pekerjaan, kapan batas penyelesaiannya, dan siapa pengawasnya? Jika seluruh proses sudah berjalan profesional, mengapa informasi dasar proyek tidak mudah diketahui di lokasi? DBMSDA harus membuka data, bukan membiarkan masyarakat terus menebak-nebak.

Kondisi galian yang basah ketika air masih mengalir juga perlu dijelaskan. Apakah dasar pondasi sudah dibersihkan dan dinyatakan layak sebelum pasangan batu dipasang? Bagaimana pengendalian air dilakukan? Penyedia harus menunjukkan metode pelaksanaan serta bukti pemeriksaan sesuai kondisi lapangan dan spesifikasi kontrak.

Jika persiapan pondasi dan pengendalian air tidak dilakukan secara tepat, kualitas pasangan berpotensi terganggu. Material yang berserakan di saluran juga perlu diperiksa agar tidak mempersempit aliran. Foto belum membuktikan kegagalan konstruksi, tetapi pertanyaan teknis tidak boleh disepelekan. Jawabannya harus diuji melalui gambar kerja, spesifikasi, pengukuran, dan pemeriksaan fisik.

Aspek K3 pun tak boleh luput. Sejumlah pekerja terlihat beraktivitas di area berlumpur, sementara penggunaan APD tidak tampak jelas pada sebagian pekerja. Akses bambu juga perlu dinilai keamanannya. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 menjadi pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jangan sampai keselamatan pekerja dikalahkan oleh ambisi mengejar progres.

PPK, PPTK, konsultan pengawas, direksi teknis, dan penyedia tidak boleh saling melempar tanggung jawab. Periksa pondasi, dimensi, mutu mortar, volume, serta persetujuan pekerjaan. Cocokkan RAB, KAK, gambar kerja, laporan pengawasan, hasil pengukuran, dan dokumen pembayaran. Jika ada ketidaksesuaian, jelaskan secara terbuka dan lakukan perbaikan sesuai ketentuan.

Papan informasi proyek tidak terlihat dalam dokumentasi. Pekerja yang ditanya juga disebut tidak mengetahui identitas pelaksana maupun sumber kegiatan. Hal ini belum membuktikan pelanggaran, tetapi menjadi catatan keterbukaan. UU Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik. DBMSDA wajib memastikan informasi kegiatan dapat diakses dan dipahami warga.

Persoalan ini juga telah menjadi perhatian setelah diberitakan media lain, termasuk Zona Reformasi, yang memuat informasi mengenai upaya konfirmasi kepada Kabid SDA Rizal M. Fikri melalui WhatsApp tanpa memperoleh jawaban hingga berita tersebut diterbitkan. Menanggapi persoalan ini, Rian Hidayat, aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai bahwa “Pejabat publik jangan alergi terhadap pertanyaan media dan kritik masyarakat. Ketika proyek menggunakan uang rakyat, keterbukaan bukan kemurahan hati pejabat, melainkan tanggung jawab. Jangan sampai masyarakat harus terus bertanya hanya untuk mengetahui siapa pelaksana, berapa anggaran, dan bagaimana mutu pekerjaan diawasi.”

Rian juga menegaskan, “Bupati jangan hanya sibuk keliling dan menghadiri kegiatan seremonial, sementara pekerjaan mendasar di lapangan masih menyisakan banyak pertanyaan. Pak Bupati, evaluasi DBMSDA dan seluruh jajaran pengawasnya. Kalau tidak mampu memastikan proyek berjalan profesional, pejabat terkait harus berani dievaluasi. Rakyat membutuhkan hasil pembangunan, bukan sekadar penampilan dan laporan.” Menurutnya, kontrol sosial bukan untuk menghakimi, melainkan memastikan uang publik menghasilkan manfaat nyata.

Bupati boleh turun, menyapa, dan tersenyum. Namun, kepemimpinan tidak cukup diukur dari banyaknya kunjungan. DBMSDA harus membuktikan kinerja melalui proyek yang bermutu, transparan, dan aman. Jika muncul anggapan bahwa agenda seremonial lebih menonjol daripada pembenahan, jawabannya bukan kemarahan, melainkan hasil kerja yang bisa diperiksa. Jangan biarkan uang rakyat habis, sementara pertanggungjawaban hanya berputar di atas kertas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan dalam pemberitaan ini. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Mari cermati bersama: pembangunan bukan sekadar tembok yang berdiri, melainkan mutu, keselamatan, dan tanggung jawab. Jangan diam ketika uang rakyat dipertaruhkan.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks