Mantv7.com | TANGERANG — Ketika Pemerintah Kabupaten Tangerang merayakan prestasi nasional melalui penghargaan Anindhita Wistara Data 2026, kebijakan mutasi, rotasi, dan promosi 362 pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) justru masih menyisakan sejumlah pertanyaan publik. Dua persoalan ini menghadirkan kontras yang patut menjadi perhatian: di satu sisi pemerintah memperoleh apresiasi atas penyelenggaraan statistik sektoral, sementara di sisi lain masyarakat masih menunggu penjelasan substantif mengenai kebijakan penataan jabatan birokrasi.
Mutasi 362 pejabat ASN yang berlangsung pada 27 Oktober 2026 telah menjadi perhatian sejumlah media. Sorotan mencakup informasi mengenai masa jabatan, transparansi promosi, penerapan sistem merit, kompetensi, hingga rekam jejak pejabat yang mendapatkan posisi baru. Namun, publik masih menantikan penjelasan resmi yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan dari Bupati Tangerang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Sejumlah pemberitaan telah memberikan ruang bagi persoalan tersebut. Berbagai pertanyaan juga telah disampaikan melalui media, tetapi jawaban yang mampu menguraikan pokok persoalan secara menyeluruh masih dinantikan. Jangan sampai pemerintah terlihat lebih siap menyampaikan prestasi daripada menjelaskan kebijakan yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Sebab, keterbukaan tidak cukup dibuktikan melalui pencapaian dan seremoni, tetapi juga melalui kesediaan menjawab pertanyaan publik.
Sorotan semakin menguat setelah muncul analisis kritis seorang tokoh pemerhati dan aktivis senior Kabupaten Tangerang berjudul Kegagalan Krusial Meritokrasi dalam Kebijakan Mutasi, Rotasi, dan Promosi ASN di Bawah Kepemimpinan Bupati dan Sekda Kabupaten Tangerang. Analisis tersebut menguraikan sejumlah pertanyaan mengenai kesesuaian antara alasan normatif pemerintah dengan informasi dan aspirasi yang berkembang di lapangan.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang mendapatkan jabatan dan siapa yang digeser. Hal yang jauh lebih penting adalah apakah proses penempatan tersebut benar-benar mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, kinerja, integritas, serta kebutuhan organisasi. Informasi mengenai pejabat yang disebut belum genap dua tahun menduduki jabatan sebelumnya, promosi lintas jabatan, hingga penempatan pejabat dari lingkungan pendidikan ke posisi struktural juga membutuhkan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi resmi. Informasi tersebut tidak boleh langsung diperlakukan sebagai bukti pelanggaran.
Prinsip sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi sebagai bagian penting dalam manajemen ASN. Karena itu, apabila pemerintah menyatakan seluruh proses telah berjalan berdasarkan sistem merit, publik patut mengetahui bagaimana penilaian dilakukan, bagaimana rekam jejak diperhitungkan, serta apa pertimbangan objektif di balik penempatan masing-masing pejabat.
Penghargaan Nasional Diraih, Tetapi Konsistensi Keterbukaan Masih Diuji
Pada 11 November 2026, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menerima penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Kabupaten Tangerang memperoleh predikat Terbaik Pertama Nasional kategori kabupaten berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026.
Capaian tersebut tentu patut diapresiasi. Namun, penghargaan itu sekaligus menjadi momentum untuk menguji sejauh mana kualitas tata kelola pemerintahan benar-benar dirasakan masyarakat. Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: apakah prestasi dalam pengelolaan statistik juga berjalan beriringan dengan pelayanan informasi publik yang terbuka, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan?
Perlu ditegaskan, EPSS dan keterbukaan informasi publik merupakan dua instrumen penilaian yang berbeda. EPSS mengukur penyelenggaraan statistik sektoral, termasuk kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan aspek penyelenggaraan lainnya. Sementara itu, keterbukaan informasi publik mengatur hak masyarakat memperoleh informasi dari badan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Meskipun berbeda, keduanya memiliki keterkaitan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penghargaan statistik tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh aspek pelayanan informasi telah berjalan sempurna. Sebaliknya, keluhan mengenai respons permohonan informasi juga tidak serta-merta membatalkan capaian statistik yang telah diperoleh pemerintah daerah.
Justru di sinilah letak persoalan yang perlu dijawab. Ketika penghargaan nasional dirayakan, sementara masih muncul keluhan mengenai permohonan informasi dan surat klarifikasi yang belum memperoleh jawaban memadai, pemerintah perlu menunjukkan konsistensi antara prestasi administratif dengan praktik pelayanan di lapangan.
Jangan sampai penghargaan hanya menjadi kebanggaan di atas panggung, sedangkan masyarakat masih harus menunggu kepastian atas pertanyaan dan permohonan informasi yang disampaikan melalui jalur resmi. Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya seberapa banyak penghargaan diterima, melainkan juga seberapa baik masyarakat memperoleh pelayanan dan penjelasan.
YLPK PERARI: Bupati Jangan Hanya Hadir Saat Pelantikan, tetapi juga Ketika Publik Meminta Penjelasan
Rian Hidayat, aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menyampaikan pandangan kritis dari perspektif kontrol sosial. Menurutnya, persoalan mutasi ASN tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa seluruh proses sudah sesuai prosedur, sementara pertanyaan substantif masyarakat dan media belum memperoleh jawaban yang jelas.

“Jangan sampai pemerintah daerah hanya menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi sudah berdasarkan sistem merit, tetapi ketika publik meminta penjelasan mengenai dasar penilaian, kompetensi, rekam jejak, masa jabatan, dan urgensi penempatan pejabat, justru tidak mendapatkan jawaban yang konkret. Bupati Tangerang jangan hanya diam. Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, Bupati memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Ini bukan persoalan menyerang pribadi ataupun mempersoalkan hak seseorang mendapatkan jabatan, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” tegas Rian.
Ia juga menyoroti kontras antara penghargaan tata kelola statistik sektoral yang baru diterima Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan persoalan respons pelayanan informasi yang menjadi keluhan masyarakat.
“Kalau Kabupaten Tangerang mendapatkan penghargaan terbaik pertama nasional dalam tata kelola statistik sektoral, tentu kami mengapresiasi capaian tersebut. Tetapi penghargaan jangan hanya menjadi kebanggaan di atas panggung. Pertanyaannya, apakah semangat keterbukaan dan kualitas pengelolaan informasi itu juga dirasakan masyarakat ketika mengajukan surat resmi kepada OPD, Sekda, maupun Bupati? Kalau masih ada permohonan dan konfirmasi yang tidak mendapatkan jawaban sebagaimana mestinya, ini harus dievaluasi. Jangan sampai prestasi di atas kertas tidak berjalan seiring dengan kenyataan pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Rian, kritik dan permintaan klarifikasi masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi institusi pemerintahan. Justru melalui pertanyaan publik, pemerintah memiliki kesempatan untuk menjelaskan kebijakan, meluruskan informasi yang keliru, sekaligus menunjukkan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa penghargaan hanya menjadi gimmick seremonial apabila tidak dibarengi keterbukaan yang dapat dirasakan masyarakat. Kami tidak sedang menuduh penghargaan itu tidak sah. Kami mempertanyakan konsistensi pelaksanaannya. Kalau memang tata kelola data sudah baik, seharusnya pelayanan informasi publik juga terus diperkuat. Jangan masyarakat dibiarkan menunggu jawaban, sementara pejabat yang memiliki kewenangan justru tidak memberikan penjelasan yang memadai,” tambahnya.
Dari perspektif kontrol sosial, YLPK PERARI memandang bahwa Bupati Tangerang tidak dapat melepaskan tanggung jawab kepemimpinannya hanya dengan menyerahkan seluruh persoalan kepada BKPSDM. Memang, secara teknis terdapat perangkat daerah dan tim penilai kinerja yang menjalankan fungsi administrasi kepegawaian. Namun, Bupati sebagai PPK tetap memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya untuk memastikan kebijakan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula Sekretaris Daerah yang memiliki peran strategis dalam proses penilaian kinerja ASN sesuai mekanisme yang berlaku.
Surat Resmi Bukan Formalitas, Hak Informasi Publik Memiliki Landasan Hukum
Persoalan ini juga perlu dilihat dari sisi kewajiban badan publik dalam memberikan pelayanan informasi. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak memperoleh informasi publik, sedangkan badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.
Pasal 22 UU KIP mengatur bahwa pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi diberikan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima, dengan kemungkinan perpanjangan paling lama 7 hari kerja disertai alasan tertulis. Apabila permohonan tidak ditanggapi, tidak dipenuhi, atau ditanggapi tidak sebagaimana mestinya, pemohon memiliki mekanisme mengajukan keberatan kepada atasan PPID sesuai Pasal 35 dan Pasal 36. Apabila penyelesaian keberatan tidak memuaskan, sengketa informasi dapat diajukan kepada Komisi Informasi sesuai Pasal 37.
Dengan demikian, permohonan informasi bukan sekadar surat formalitas yang dapat dibiarkan tanpa kejelasan. Badan publik tetap harus memberikan tanggapan sesuai prosedur, termasuk apabila informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya termasuk kategori yang dikecualikan. Penolakan pun harus memiliki dasar hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
YLPK PERARI menilai, apabila terdapat permohonan informasi dan surat klarifikasi yang belum mendapatkan respons, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap jalur komunikasi dan pelayanan PPID. Jangan sampai masyarakat harus berulang kali mengirimkan surat hanya untuk mendapatkan kepastian apakah permohonannya diterima, diproses, ditolak berdasarkan alasan hukum, atau memerlukan perpanjangan waktu.
Empat Persoalan yang Memerlukan Jawaban Bupati dan Perangkat Daerah
Dalam konteks mutasi dan rotasi ASN, terdapat empat persoalan utama yang patut dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah.
Pertama, bagaimana dasar pertimbangan dan kebutuhan organisasi dalam mutasi, rotasi, serta promosi 362 pejabat pada 27 Oktober 2026?
Kedua, bagaimana evaluasi terhadap pejabat yang diinformasikan belum genap dua tahun menduduki jabatan sebelumnya, termasuk apakah terdapat alasan pengecualian dan persetujuan yang dipersyaratkan apabila ketentuan tersebut relevan?
Ketiga, bagaimana proses uji kompetensi, penilaian kinerja, kualifikasi pendidikan, serta rekam jejak pejabat yang mendapatkan promosi?
Keempat, bagaimana pemerintah memastikan penataan jabatan tidak justru menambah persoalan kekosongan tenaga pendidik maupun kepala sekolah definitif di lingkungan pendidikan Kabupaten Tangerang?
Selain itu, BKPSDM dan Inspektorat Kabupaten Tangerang perlu memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing. Dokumen dan informasi yang relevan, sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan keterbukaan informasi publik, perlu dapat diakses atau dijelaskan kepada masyarakat. Evaluasi internal juga penting untuk memastikan tidak terdapat kekeliruan administrasi, ketidaksesuaian persyaratan, ataupun persoalan dalam pelaksanaan kebijakan kepegawaian tersebut.
YLPK PERARI juga memandang bahwa Bupati Tangerang perlu membuka ruang evaluasi objektif dengan melibatkan instansi berwenang, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) apabila diperlukan. Langkah tersebut bukan untuk menghakimi kebijakan yang sudah berjalan, melainkan memastikan seluruh proses memiliki landasan administratif dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila seluruh tahapan telah sesuai ketentuan, hasil evaluasi dan penjelasan resmi justru dapat memulihkan kepercayaan masyarakat maupun ASN terhadap sistem merit di lingkungan Pemkab Tangerang.
“Jangan sampai persoalan ini dianggap selesai hanya karena pelantikan sudah dilaksanakan. Pelantikan memang sudah berlangsung, tetapi pertanyaan mengenai proses, dasar pertimbangan, dan transparansinya belum tentu selesai. Kami ingin Bupati hadir memberikan jawaban, bukan justru membiarkan masyarakat terus bertanya. Jabatan publik membawa tanggung jawab publik. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil,” ujar Rian.
Lebih jauh, kritik ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak cukup diukur dari banyaknya pejabat yang dilantik, cepatnya pergantian posisi, atau tersusunnya struktur organisasi baru. Ukuran sesungguhnya adalah apakah birokrasi semakin profesional, pelayanan publik semakin baik, kebutuhan organisasi terpenuhi, dan kesempatan pengembangan karier ASN berlangsung secara adil serta berdasarkan kompetensi. Jangan sampai istilah penyegaran organisasi hanya menjadi narasi administratif yang tidak diikuti pembuktian mengenai peningkatan kinerja pemerintahan.
Pada akhirnya, masyarakat Kabupaten Tangerang tidak sedang meminta Bupati membatalkan seluruh hasil mutasi hanya karena muncul kritik. Masyarakat meminta penjelasan yang masuk akal, transparan, dan dapat diuji. Bupati Tangerang perlu menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya hadir ketika melantik pejabat, tetapi juga ketika kebijakan yang diambilnya dipertanyakan.
Sebab, penghargaan boleh menjadi kebanggaan pemerintah, tetapi keterbukaan dan pertanggungjawaban adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Jangan hanya meminta masyarakat mengapresiasi prestasi, sementara pertanyaan mereka masih menunggu jawaban.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seluruh informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian persyaratan, masa jabatan, kompetensi, maupun proses promosi ASN masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi dan klarifikasi pihak berwenang. Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 merupakan penghargaan penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan EPSS dan tidak dengan sendirinya menjadi penilaian atas seluruh aspek pelayanan keterbukaan informasi publik.
Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, serta klarifikasi bagi Bupati Tangerang, Sekretaris Daerah, BKPSDM, Inspektorat, PPID, maupun pihak-pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan substansi pemberitaan ini demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(RED)











