Mantv7.com | BANTEN — Wacana relokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo mulai menjadi sorotan masyarakat Banten. Di tengah berkembangnya pembahasan tersebut, Abah Abuya H. Muhtadi, salah satu tokoh sepuh yang dihormati masyarakat Banten, turut menyuarakan pentingnya menjaga badak jawa. Pesannya menjadi pengingat bahwa satwa langka ini bukan sekadar kekayaan alam, melainkan warisan yang harus dijaga bersama. Ketika seorang sepuh Banten telah angkat suara, publik patut mencermati pesan besar di balik seruan perlindungan tersebut.
Bagi masyarakat Banten, sosok Abah Abuya H. Muhtadi memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan sosial dan spiritual. Sebutan yang berkembang di tengah masyarakat sebagai salah satu pemegang kunci keramat merupakan bagian dari penghormatan dan kepercayaan kultural. Karena itu, seruannya agar badak jawa dijaga menjadi perhatian. Namun, persoalan ini juga menghadirkan pertanyaan mendasar: siapa yang benar-benar menjamin keselamatan badak jawa dan masa depan habitat asalnya?
Gagasan menjadikan Alas Purwo sebagai habitat kedua dikaitkan dengan upaya mengantisipasi ancaman bencana di Ujung Kulon. Alasan keselamatan tentu patut diperhitungkan. Namun, Kementerian Kehutanan pada 16 November 2026 menyampaikan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan. Alas Purwo belum ditetapkan sebagai habitat kedua dan belum ada keputusan final mengenai pemindahan. Jika masih sebatas kajian, keterbukaan kepada publik seharusnya menjadi langkah pertama, bukan sekadar pelengkap.
Memindahkan badak jawa bukan perkara sederhana. Kecocokan habitat, ketersediaan pakan dan air, kesehatan satwa, faktor genetika, keamanan, hingga kemampuan beradaptasi harus diperhitungkan secara ilmiah. Kesalahan dalam proses dapat menimbulkan risiko serius bagi spesies yang keberadaannya sangat terbatas. Jangan sampai atas nama penyelamatan, justru keselamatan badak dipertaruhkan.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana nasib Ujung Kulon apabila habitat kedua benar-benar diwujudkan? Apakah patroli, pemulihan ekosistem, pengawasan perburuan, dan perlindungan kawasan akan semakin diperkuat? Jangan sampai perhatian dan anggaran bergeser, sementara habitat asal masih membutuhkan penjagaan serius. Habitat kedua harus menjadi benteng tambahan, bukan alasan melemahkan benteng pertama.
Di ruang publik juga beredar narasi yang menghubungkan relokasi dengan potensi tambang emas dan perubahan status kawasan. Sampai saat ini, kaitan tersebut belum didukung bukti resmi yang dapat memastikan kebenarannya. Meski demikian, isu ini perlu dijawab secara terbuka melalui data dan dokumen yang dapat diperiksa. Masyarakat berhak mengetahui mana fakta, mana spekulasi, dan mana informasi yang masih membutuhkan klarifikasi.
Secara hukum, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024 menegaskan perlindungan kawasan konservasi. Pasal 33 membatasi tindakan yang mengubah keutuhan Kawasan Pelestarian Alam, termasuk pengurangan luas dan penurunan fungsi kawasan. Setiap kebijakan yang menyentuh TNUK harus memiliki dasar hukum, kewenangan, prosedur, dan pertimbangan dampak yang jelas.
Soal pendanaan juga tidak boleh menjadi ruang abu-abu. Siapa calon penyandang dana? Apa bentuk kerja samanya? Adakah persyaratan, kepentingan ekonomi, atau potensi konflik kepentingan yang perlu diuji? Keterlibatan pihak swasta tidak otomatis salah, tetapi sumber dana dan seluruh persyaratannya harus transparan. Konservasi bukan ruang tertutup tempat masyarakat hanya diminta percaya tanpa diberi kesempatan memeriksa.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat memperoleh informasi. Sementara UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan fungsi pers sebagai penyampai informasi dan kontrol sosial. Bahwa masyarakat meminta penjelasan bukan berarti menghambat program pemerintah. Justru keterbukaan menjadi jalan untuk mencegah prasangka, menjaga kepercayaan, dan memastikan kepentingan publik tidak dikesampingkan.
Buyung E., aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan setuju atau menolak relokasi. “Kami tidak sedang menghalangi upaya penyelamatan badak jawa. Yang kami pertanyakan adalah keterbukaan, dasar kajian, pendanaan, dan jaminan masa depan Ujung Kulon. Jangan meminta masyarakat percaya jika informasi penting belum dibuka secara terang. Kontrol sosial diperlukan agar kebijakan berjalan benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Buyung juga menilai masyarakat Banten perlu dilibatkan dalam pembahasan yang menyangkut kawasan konservasi kebanggaan daerahnya. “Jangan sampai publik hanya menjadi penonton, lalu diminta menerima keputusan yang sudah jadi. Libatkan masyarakat, akademisi, pemerhati lingkungan, dan pihak independen. Kebijakan sebesar ini harus bisa diuji, bukan sekadar diumumkan,” tambahnya.
Kini, pertanyaan publik semakin jelas: di mana hasil kajian risiko bencana, bagaimana kelayakan Alas Purwo, siapa yang menjamin Ujung Kulon tetap terlindungi, serta bagaimana sumber dan penggunaan dana diawasi? Jangan biarkan pertanyaan mendasar tenggelam di balik istilah penyelamatan. Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas pertanyaan yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan demi keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Pada akhirnya, badak jawa bukan milik satu kelompok atau kepentingan sesaat. Ia adalah kekayaan alam yang wajib dijaga lintas generasi. Mari cermati informasi, periksa fakta, dan berpikir bersama. Menghormati pesan para sepuh juga berarti menjaga amanah alam yang diwariskan kepada generasi mendatang.
Kepedulian harus disertai keberanian bertanya, dan kritik harus berdiri di atas bukti.
(RED)











