Mantv7.com | TANGERANG — Rotasi Ana Supriyatna dari Kepala Satpol PP menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM merupakan keputusan administratif Pemerintah Kabupaten Tangerang. Namun, ketika namanya masih menjadi sorotan dalam dugaan pelecehan seksual terhadap bawahannya yang telah dilaporkan ke Polda Banten, publik wajar mengajukan satu pertanyaan: pantaskah? Polda Banten sendiri telah membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan proses pendalaman dilakukan terhadap perkara itu.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan setelah Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menjelaskan bahwa rotasi tiga pejabat eselon II merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dan penyegaran birokrasi. Ana Supriyatna ditempatkan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menyatakan bahwa proses rotasi merupakan hal yang berbeda dengan penanganan perkara dugaan pelecehan seksual.
Sorotan terhadap perkara ini pun tidak lagi berhenti di tingkat lokal. Pemberitaan mengenai laporan terhadap Ana Supriyatna telah muncul di sejumlah media mainstream dan jaringan media nasional, di antaranya detikNews, Metro TV, dan iNews. Bahkan Metro TV kembali memberitakan perkembangan pemeriksaan Polda Banten pada 1 Oktober 2026, sementara detikNews sebelumnya memberitakan laporan dan proses pendalaman yang dilakukan kepolisian. Artinya, perkara tersebut telah menjadi perhatian publik yang lebih luas, bukan sekadar isu internal lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Aktivis kerohanian dan agama TB. Bayu menilai persoalan ini tidak cukup dibaca hanya melalui tabel perpindahan jabatan. Menurutnya, posisi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM memiliki dimensi kepatutan karena bersentuhan dengan persoalan masyarakat, pembinaan manusia, serta pembangunan kualitas sumber daya manusia. “Jangan menghakimi seseorang sebelum ada putusan. Tetapi pemerintah juga jangan menutup mata terhadap suara publik. Ketika ada perkara yang menyentuh persoalan moral dan martabat manusia, aspek kepatutan serta keteladanan harus ikut dipertimbangkan,” ujar Bayu.
Sorotan kemudian datang dari aktivis sosial dan hukum Rian Hidayat dari YLPK PERARI Kabupaten Tangerang. Rian mempertanyakan secara terbuka apakah penempatan tersebut tepat apabila dilihat dari aspek etika, kepatutan, keteladanan dan kepercayaan masyarakat. “Pertanyaan kami sederhana: pantaskah seorang pejabat yang namanya sedang menjadi sorotan dalam perkara dugaan pelecehan seksual terhadap bawahannya ditempatkan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM? Kami tidak sedang memvonis Ana Supriyatna bersalah. Proses hukum harus tetap dihormati. Tetapi pemerintah juga harus menghitung aspek kepatutan, etika, keteladanan dan kepercayaan publik,” tegas Rian.
Menurut Rian, bidang Kemasyarakatan dan SDM bukan sekadar nomenklatur jabatan. Di dalamnya terdapat dimensi pembinaan manusia, harkat dan martabat, kualitas aparatur serta hubungan pemerintah dengan masyarakat. Karena itu, ketika pejabat yang sedang menjadi sorotan perkara dugaan seksual ditempatkan pada bidang tersebut, menurutnya wajar apabila masyarakat meminta penjelasan mengenai pertimbangan yang digunakan pemerintah sebelum mengambil keputusan.
“Kalau memang murni kebutuhan organisasi, buka pertimbangannya. Jangan biarkan masyarakat menebak-nebak. Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan sesuai kebutuhan organisasi. Dalam situasi sensitif seperti ini, transparansi justru menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa jabatan hanya dipindahkan, sementara persoalan etiknya ikut dipindahkan ke ruangan baru,” kata Rian. Pernyataan tersebut ditempatkan sebagai pandangan narasumber dan bukan kesimpulan redaksi terhadap status hukum Ana Supriyatna.
Rian juga menilai masyarakat perlu membedakan antara sanksi disiplin, keputusan kepegawaian, proses penyelidikan atau penyidikan kepolisian, serta kemungkinan sanksi hukum apabila nantinya perkara tersebut terbukti melalui mekanisme hukum. Pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri sebelumnya menyatakan telah menjatuhkan sanksi kepegawaian berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah sesuai ketentuan disiplin PNS, sementara perkara yang dilaporkan ke Polda Banten tetap berjalan pada ranah hukum.
Di sisi lain, perkembangan perkara di kepolisian juga masih menjadi perhatian. Pada 1 Oktober 2026, Metro TV memberitakan bahwa Polda Banten telah memeriksa tiga orang, terdiri dari pelapor dan dua saksi, serta mendalami bukti percakapan WhatsApp yang diserahkan dalam perkara tersebut. Polda Banten juga disebut melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai laporan yang diterima.
“Kami tidak meminta hukum berjalan berdasarkan tekanan massa. Kami meminta hukum berjalan berdasarkan fakta. Tetapi pemerintah juga harus berani menjawab pertanyaan publik. Jangan sampai karena belum ada putusan pengadilan, seluruh pertanyaan etik dianggap selesai. Legalitas dan kepatutan adalah dua hal yang harus sama-sama dijaga,” ujar Rian. Baginya, kritik tersebut bukan upaya memberikan vonis, melainkan bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang menyangkut jabatan dan kepercayaan masyarakat.
Rian kemudian mengajak masyarakat melihat persoalan tersebut secara lebih luas. “Kalau jabatan adalah amanah, kalau birokrasi ingin dibangun bersih dan akuntabel, lalu apa ukuran kepatutan ketika pejabat yang sedang menjadi sorotan perkara seksual ditempatkan di bidang yang berhubungan langsung dengan kemasyarakatan dan SDM? Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya harus serius,” pungkasnya. Pertanyaan tersebut, menurut Rian, ditujukan kepada pemerintah sebagai bentuk permintaan transparansi, bukan sebagai pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana.
Hingga berita ini disusun, fakta yang dapat dipastikan adalah adanya laporan dugaan pelecehan seksual ke Polda Banten, adanya proses pendalaman oleh kepolisian, serta keputusan rotasi Ana Supriyatna menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan rotasi merupakan kebutuhan organisasi, sedangkan proses hukum atas laporan tersebut tetap berjalan. Redaksi menegaskan bahwa seluruh dugaan tetap harus diuji melalui proses yang berwenang dan tidak boleh diperlakukan sebagai putusan bersalah.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang ke mana seorang pejabat dipindahkan, melainkan bagaimana pemerintah menjelaskan setiap keputusan yang bersentuhan dengan kepercayaan publik. Jabatan boleh bergeser melalui surat keputusan, tetapi pertanyaan publik tidak otomatis ikut bergeser. Hukum harus bekerja berdasarkan fakta, pemerintah harus menjelaskan kebijakannya secara transparan, dan masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengawasi tanpa mendahului proses hukum.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Ana Supriyatna, Pemerintah Kabupaten Tangerang, maupun pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi dan penjelasan demi keberimbangan informasi sesuai prinsip jurnalistik.
(RED)
