Mantv7.com | TANGERANG — Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menerima penghargaan kategori Women Public Policy Leadership dalam ajang Tangerang Pos Awards 2026. Penghargaan tersebut berkaitan dengan kebijakan publik di bidang pencegahan kekerasan seksual dan penanganan stunting, dua persoalan penting yang berhubungan langsung dengan perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Malam Anugerah Tangerang Pos Awards 2026 digelar di Grand El Hajj, Kota Tangerang, pada Jumat malam, 16 Oktober 2026, dalam rangka memperingati HUT ke-26 Provinsi Banten. Kegiatan ini menjadi momentum apresiasi terhadap tokoh dan pemangku kepentingan yang dinilai memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
Rian Hidayat menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk memperkuat kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pencegahan kekerasan seksual, perlindungan kelompok rentan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Dalam konteks perlindungan masyarakat, YLPK PERARI Kabupaten Tangerang turut menaruh perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, termasuk pengaduan yang berkaitan dengan perlindungan hak, dugaan kekerasan, serta kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendampingan dan informasi mengenai langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Peran organisasi masyarakat seperti ini penting sebagai bagian dari kontrol sosial dan upaya membantu warga memahami hak-haknya.
Persoalan kekerasan seksual membutuhkan perhatian serius, penanganan yang sensitif terhadap korban, serta koordinasi dengan pihak berwenang. Masyarakat yang menghadapi atau mengetahui dugaan kekerasan perlu memperoleh informasi mengenai saluran pengaduan yang tepat, akses pendampingan, dan perlindungan privasi. Dalam hal ini, dukungan organisasi masyarakat dapat membantu korban atau keluarga memahami pilihan yang tersedia tanpa menggantikan kewenangan aparat penegak hukum maupun tenaga profesional.
Bagi YLPK PERARI, perlindungan masyarakat tidak semata-mata berkaitan dengan penanganan masalah setelah kejadian, tetapi juga mencakup edukasi, pencegahan, penguatan kesadaran hukum, dan pendampingan masyarakat. Upaya tersebut dapat membantu warga mengenali hak-haknya, memahami prosedur pengaduan, serta mengetahui cara mencari bantuan melalui lembaga yang berwenang. Setiap persoalan tetap perlu ditangani berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur yang berlaku.
Selain perlindungan terhadap korban kekerasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam membangun masyarakat yang berdaya. Pendidikan, literasi hukum, kesehatan, pemenuhan gizi, dan akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Karena itu, pencegahan kekerasan seksual dan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat.
Penghargaan Women Public Policy Leadership yang diterima Wakil Bupati Tangerang dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat. Kebijakan yang baik perlu disertai pelaksanaan yang konsisten, indikator keberhasilan yang terukur, evaluasi berkala, serta keterbukaan mengenai manfaat program. Dengan demikian, penghargaan tidak berhenti sebagai simbol pencapaian, tetapi menjadi dorongan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjawab kebutuhan warga.
Rian Hidayat mengapresiasi pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan perlindungan masyarakat yang lebih baik. Sejalan dengan itu, keberadaan organisasi masyarakat seperti YLPK PERARI dapat menjadi mitra dalam menyampaikan aspirasi, memberikan edukasi, serta mendorong penyelesaian pengaduan melalui mekanisme yang tepat. Sinergi yang sehat harus dibangun atas dasar keterbukaan, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur melalui penghargaan yang diterima para pejabat, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kebijakan tersebut. Perlindungan terhadap korban kekerasan, pencegahan stunting, peningkatan literasi hukum, dan penguatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi agenda berkelanjutan.
Apresiasi layak menjadi penyemangat, sedangkan kerja nyata, akuntabilitas, dan manfaat bagi masyarakat merupakan tujuan yang harus terus diperjuangkan.
(RED)
