Mantv7.com | Tangerang – Setiap 1 Juni, Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Lima sila yang diperkenalkan Bung Karno pada 1945 itu lahir sebagai arah agar negara hadir melindungi rakyat, menghadirkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan. Namun setelah puluhan tahun berlalu, masih banyak warga yang bertanya: sudahkah Pancasila benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari?
Pertanyaan itu menguat ketika melihat Kabupaten Tangerang. Di tengah statusnya sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, daerah ini justru menjadi sorotan publik pada penghujung 2025. Tiga isu yang ramai dibahas adalah kemiskinan ekstrem tertinggi di Banten, kategori zona merah yang dikaitkan dengan kajian tata kelola, serta persoalan sampah yang mendapat perhatian serius dari sektor lingkungan hidup.
Ironi tersebut memunculkan tanda tanya. Bagaimana mungkin daerah dengan aktivitas industri yang begitu besar masih dibayangi persoalan ekonomi dan lingkungan yang terus berulang? Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan bentuk kontrol sosial yang wajar dalam negara demokrasi.
Sorotan kemudian mengarah pada program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dalam berbagai kesempatan disebutkan bahwa jumlah industri di Kabupaten Tangerang mencapai puluhan ribu unit. Karena itu masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana manfaat CSR benar-benar dirasakan warga, mengingat tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Tidak sedikit warga yang berharap kehadiran industri mampu lebih terasa melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, bantuan pendidikan, serta penguatan ekonomi warga sekitar. Sebab keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari investasi yang masuk, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat.
Persoalan ketenagakerjaan juga terus menjadi perhatian. Keluhan mengenai proses rekrutmen yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada tenaga kerja lokal masih sering terdengar. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa kesempatan kerja belum sepenuhnya terbuka secara merata bagi masyarakat sekitar.
Di sisi lain, berbagai pemberitaan mengenai kekeliruan administrasi, hasil pemeriksaan, maupun persoalan pelaksanaan program daerah masih kerap muncul dari tahun ke tahun. Tidak semua temuan berarti pelanggaran, namun pola yang berulang membuat masyarakat berharap adanya evaluasi yang lebih terbuka dan lebih tegas.
Kritik juga muncul pada aspek komunikasi publik. Sebagian kalangan menilai ruang dialog antara pemerintah, media, dan masyarakat masih perlu diperkuat. Keluhan mengenai sulitnya memperoleh konfirmasi atau klarifikasi dalam sejumlah persoalan dinilai dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.
Dalam konteks tata kelola, tanggung jawab tentu tidak berada pada satu pihak. DPRD memiliki fungsi pengawasan, pemerintah daerah menjalankan kebijakan, inspektorat melakukan pengawasan internal, perangkat daerah melaksanakan program sesuai tugas dan fungsi, sementara dunia usaha memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Buyung E., menilai bahwa berbagai sorotan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Menurutnya, ketika kemiskinan, lingkungan, ketenagakerjaan, transparansi, dan manfaat pembangunan masih menjadi pertanyaan publik, maka seluruh pihak yang memiliki kewenangan perlu menunjukkan langkah nyata, bukan sekadar seremonial.
“Pancasila jangan hanya hidup saat upacara. Rakyat ingin melihat keadilan yang nyata, pelayanan yang lebih baik, lingkungan yang lebih bersih, dan kesempatan yang lebih terbuka. Kritik bukan musuh pembangunan, tetapi pengingat agar pembangunan tidak kehilangan arah,” ujar Buyung.
Pada akhirnya, Hari Lahir Pancasila bukan hanya momentum mengenang sejarah, melainkan kesempatan untuk bercermin. Sebab rakyat tidak hidup dari slogan, melainkan dari keadilan yang dirasakan, pelayanan yang diterima, dan harapan yang benar-benar diwujudkan. Ketika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, saat itulah Pancasila tidak lagi sekadar dibacakan setiap tahun, tetapi hidup dan dirasakan hingga ke sudut kampung.
(RED)
